Home / Uncategorized / SPM UP /TUP /NIHIL (UANG PERSEDIAAN)

SPM UP /TUP /NIHIL (UANG PERSEDIAAN)

SPM UANG PERSEDIAAN (UP)
Uraian di SPM: “Penyediaan Uang Persediaan Rupiah Murni/PNP/Pinjaman/Hibah Luar Negeri* Satker …………. TA 2017” Syarat:

  • UP/TUP TA 2016 sudah Nihil
  • Kewajiban administrasi tersebut diatas sudah diselesaikan
  • Dalam 3 (tiga) bulan tidak mengajukan revolving UP dipotong 25% selanjutnya bila masih belum dilaksanakan dipotong 50%
  • UP harus diajukan secara rasional dengan mempertimbangkan kebutuhan operasional Satker dalam 1 (satu) bulan.
  • Satker agar segera melakukan revolving UP (penggantian UP) jika penggunaannya telah mencapai minimal 50%.
  • Dalam hal Satker tidak melakukan revolving UP dalam waktu 1 (satu) bulan, maka KPA harus memberikan penjelasan secara tertulis kepada KPPN saat mengajukan SPM-GUP (sesuai format)

Lampiran:

  • Surat Pernyataan UP (sesuai Lampiran PMK 190/2012)
  • Copy Berita Acara Rekonsiliasi Desember TA 2016
  • Copy LPJ Bendahara Desember TA 2016

 

SPM GANTI UANG PERSEDIAAN (GU) & GANTI UANG PERSEDIAAN NIHIL (GUP NIHIL)
Uraian di SPM: “Penggantian Uang Persediaan untuk Keperluan belanja barang/modal/ Nihil*”
SPM TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN (TUP)
Uraian di SPM: “Penyediaan Tambahan Uang Persediaan Rupiah Murni/PNP* Satker …………. TA 2017” Syarat:

  • Memiliki UP TA 2017
  • UP/TUP TA 2016 sudah Nihil
  • Mengajukan Surat Permohonan TUP ke KPPN
  • Mengajukan TUP sesuai norma, yaitu:

a)         Pengajuan disertai rincian rencana penggunaan TUP;

b)         TUP habis digunakan dalam 1 (satu) bulan;

c)         TUP digunakan untuk kebutuhan yang sangat mendesak dan tidak bersifat LS.

  • Dalam hal penggunaan TUP tidak sesuai dengan rencana, maka KPA harus memberikan penjelasan secara tertulis kepada KPPN saat mengajukan SPM-PTUP (sesuai format)

Lampiran :

  • Asli Surat Persetujuan TUP dari KPPN
SPM PERTANGGUNGJAWABAN TUP (PTUP) untuk SPM NIHIL
Uraian di SPM: “Pertanggungjawaban Tambahan Uang Persediaan untuk keperluan belanja barang/modal Nihil* “
KETENTUAN-KETENTUAN LAIN
  • Sebelum mengajukan SPM pertama kali TA 2017, lengkapi/selesaikan:

–          Rekonsiliasi dan LPJ Bendahara Desember TA 2016

–          Pengiriman Surat Pengajuan KIPS TA 2017

–          Pengiriman Surat Penetapan Pengelola Keuangan TA 2017

–          Surat Pemberitahuan Rekening

–          Pengiriman Spesimen Tandatangan Pengelola Keuangan TA 2017

–          UP/TUP TA 2016 sudah Nihil

–          Registrasi PIN PPSPM

  • SPM diajukan dalam rangkap 2 (dua) paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah tanggal SPM diterbitkan
  • ADK kontrak disampaikan ke KPPN paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah ditandatanganinya perjanjian/kontrak melalui petugas satker dan lewat e-mail KPPN Ternate dan dilampiri:

–          Ringkasan Kontrak yang telah ditandatangani oleh PPK satker bersangkutan

–          Kartu pengawasan Kontrak

–          Data realisasi kontrak sebelum realisasi membebani nilai kontrak

–          Dalam hal ADK kontrak terlambat disampaikan ke KPPN,

  • Apabila waktu pendaftaran data kontrak tidak bersamaan dengan waktu pengajuan SPM, maka data kontrak dapat didaftarkan kembali ke KPPN setelah terlebih dahulu mendapat Dispensasi Pendaftaran Data Kontrak dari Kepala KPPN (sesuai format).
  • Apabila waktu pendaftaran data kontrak bersamaan dengan waktu pengajuan SPM, maka data kontrak dapat didaftarkan kembali ke KPPN setelah terlebih dahulu mendapat Dispensasi Pendaftaran Data Kontrak dari Kepala KPPN, dan SPM baru dapat diajukan ke KPPN paling cepat 5 (lima) hari setelah data kontrak terdaftar di KPPN.
  • Dalam kondisi mendesak, pengajuan SPM yang bersamaan dengan penyampaian data kontrak, dapat dipertimbangkan diproses oleh KPPN dengan melampirkan Surat Pernyataan dari KPA dan mendapat persetujuan Kepala KPPN(sesuai format).

KPPN tidak dapat menerima SPM dan tidak dapat menerbitkan SP2D apabila satuan kerja belum menyampaikan:

–          Data perjanjian/kontrak beserta ADK untuk pembayaran melalui SPM-LS kepada penyedia barang/jasa atau

–          Daftar perubahan data pegawai beserta ADK perubahan data pegawai untuk belanja pegawai yang menggunakan aplikasi GPP

  • SPM yang sumber dananya berasal dari PNBP diatur sebagai berikut :

–          untuk satuan kerja POLRI diatur lebih lanjut

–          Melampirkan daftar perhitungan jumlah maksimal pencairan yang dibuat dan dicetak dari aplikasi SPM

–          Bukti setor PNBP yang telah dikonfirmasi oleh KPPN untuk PNBP yang tidak terpusat

–          Untuk PNBP yang terpusat dalam pengajuan SPM harus dilampiri SPTJM (format sesuai ketentuan yang berlaku (bisa dicopy di CSO)) dan ketentuan mengacu pada Surat Edaran Dirjen Perbendaharaan yang mengatur maksimal pencairan dana PNBP satker bersangkutan

  • SPM atas beban pinjaman/hibah luar negeri, harus dilampiri faktur pajak dan ketentuan lain mengenai pencairan dana yang bersumber dari Pinjaman/hibah luar negeri di atur dengan peraturan Dirjen Perbendaharaan
  • Setiap Lampiran SPM, sepanjang formatnya telah diatur dalam PMK atau peraturan pelaksanaan lainnya, satuan kerja harus membuat Lampiran tersebut sesuai format yang telah ditentukan.
  • KPPN berhak menolak SPM yang disampaikan satker apabila :

–          Ada cacat penulisan/kesalahan tulis dalam SPM baik menyangkut nama penerima, nomor rekening, uraian SPM dan kesalahan lain yang ada dalam SPM yang disampaikan

–          Satuan kerja belum melakukan rekonsiliasi SAI dan melaporkan LPJ Bendahara setiap bulan

–          Aplikasi KPPN menolak secara otomatis (kesalahan PIN, aplikasi SPM yang belum update, ketidaksesuaian barcode dsb)

 

Check Also

SPM LS BELANJA BARANG 52

52 BELANJA BARANG No. Pembayaran Uraian SPM Lampiran 1. Perjalanan Dinas “Pembayaran belanja barang sesuai ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *