Home / Panduan Teknis Aplikasi /Peraturan / Langkah-Langkah Strategis Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja TA.2017

Langkah-Langkah Strategis Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja TA.2017

Nomor     : S-587/WPB.29/KP.01.21/2017
Hal             : Langkah-langkah Strategis Pelaksanaan Anggaran
                      Satuan Kerja TA.2017 

Yth.  Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja
        Dalam Wilayah Pembayaran KPPN Manado
        di tempat

         Menindaklanjuti Surat Menteri Keuangan nomor: S-153/MK.05/2017 tanggal 27 Februari 2017 yang ditujukan kepada Para Pimpinan Kementerian Negara/Lembaga serta menunjuk surat Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor: S-2570/PB/2017 tanggal 17 Maret 2017 hal Petunjuk Teknis Langkah-Langkah Strategis Pelaksanaan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Tahun Anggaran 2017, bersama ini kami sampaikan beberapa hal, yaitu:

A.    Reviu atas perencanaan kegiatan, penyerapan, dan capaian output Satker
a.    Reviu atas rencana kegiatan
   1.    Satker agar melakukan reviu atas rencana kegiatan berdasarkan jenis belanja pada DIPA;
   2.    Satker agar melakukan reviu atas rencana kegiatan berdasarkan kategori output pada kertas kerja RKA-KL/POK.
b.    Reviu atas rencana penyerapan/penarikan dana
   1)    KPPN dan Satker melakukan reviu deviasi Halaman III DIPA Satker setiap awal Triwulan menggunakan data yang disediakan pada tool ME Budget Execution untuk menilai kesesuaian rencana penarikan dana dengan realisasi Satker.
   2)    Satker agar menyusun perbaikan rencana penyerapan/penarikan dana pada Halaman III DIPA untuk Triwulan selanjutnya.
   3)    Hasil reviu dan perbaikan rencana penyerapan/penarikan dana Satker agar dituangkan dalam Kertas Kerja Reviu dan Analisis Ringkas Reviu.
c.    Reviu atas rencana capaian output
   1.    KPPN dan Satker melakukan reviu realisasi capaian output sesuai dengan rencana pencairan dana berdasarkan kategori output Satker setiap awal Triwulan, menggunakan data yang disediakan pada tool ME Budget Execution, untuk menilai kesesuaian rencana penyerapan/penarikan dana dengan rencana capaian output Satker.
   2.    Satker untuk menyusun perbaikan rencana penyerapan/penarikan dana pada Halaman III DIPA akibat penyesuaian rencana capaian output, untuk Triwulan selanjutnya.
   3.    Hasil reviu dan perbaikan rencana penyerapan/penarikan dana Satker agar dituangkan dalam Kertas Kerja Reviu dan Analisis Ringkas Reviu.
d.    Satker agar mengajukan revisi Halaman III DIPA akibat penyesuaian rencana penyerapan/penarikan dana dan rencana capaian output, kepada Kanwil Ditjen Perbendaharaan sesuai dengan mekanisme Revisi DIPA.
e.    Pelaksanaan reviu atas rencana pelaksanaan kegiatan, capaian kinerja dan rencana penarikan dana Satker dilaksanakan setiap triwulan.

B.    Penyelesaian Tagihan
1.    Tagihan diajukan oleh penerima hak kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah timbulnya hak tagih kepada negara.
2.    SPP-LS untuk pembayaran tagihan diterbitkan oleh PPK dan disampaikan kepada PPSPM paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah dokumen pendukung dari penerima hak dinyatakan lengkap.
3.    Penerbitan SPM-LS oleh PPSPM paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak SPP-LS diterima dari PPK.
4.    PPSPM menyampaikan SPM kepada KPPN Manado paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah SPM diterbitkan.
5.    Dalam pelaksanaan penyelesaian tagihan, Satker agar memastikan batas waktu penyelesaian tagihan terpenuhi dan melakukan pengendalian serta pengawasan pada setiap tagihan.
6.    Batas waktu penyelesaian tagihan s.d. tanggal 31 Maret 2017 diselesaikan paling lambat tanggal 27 April 2017. Selanjutnya, tagihan-tagihan bulan berikutnya diselesaikan paling lambat 17 (tujuh belas) hari kerja setelah timbulnya hak tagih kepada negara.
7.    Pada uraian  SPM UP/GUP/TUP/PTUP/LS Bendahara/LS Pihgak Ketiga agar disebutkan juga nomor dan tanggal SPP.

C.    Penyampaian Data Kontrak
1.    Kontrak harus didaftarkan ke KPPN Manado paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah kontrak ditandatangani.
2.    Kontrak tanggal 3 Januari 2017 sampai dengan tanggal 21 Februari 2017 (yang seharusnya sudah didaftarkan ke KPPN Manado tanggal 28 Februari 2017) dan kontrak tanggal 21 Februari 2017 sampai dengan tanggal 3 Maret 2017, disampaikan kepada KPPN Manado paling lambat tanggal 10 Maret 2017.
3.    Kontrak yang ditandatangani setelah tanggal 3 Maret 2017, didaftarkan ke KPPN Manado paling lambat 5 (lima) hari kerja sebagaimana pada angka 1.

D.    Pengelolaan Uang Persediaan/Tambahan Uang Persediaan
1)    UP harus diajukan secara rasional dengan mempertimbangkan kebutuhan operasional Satker dalam 1 (satu) bulan.
2)    Satker agar segera melakukan Penggantian UP jika penggunaannya telah mencapai minimal 50%.
3)    Dalam hal terdapat rencana kegiatan Satker yang memerlukan dana lebih besar dari UP yang dimiliki, maka Satker:
   a.    Mempercepat frekuensi Penggantian Uang Persediaan (GUP);
   b.    Mengajukan TUP dan mempertanggungjawaban TUP tersebut sesuai dengan rencana penggunaan TUP yang disampaikan kepada KPPN Manado.
4)    Persetujuan TUP tidak akan diberikan bagi Satker yang sudah lebih dari 2 kali melakukan perpanjangan pertanggungjawaban TUP.

        Untuk lebih jelasnya Surat Menteri Keuangan dan Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan tersebut dapat di download pada alamat: www.kppnmanado.net

        Demikian disampaikan untuk dapat dipedomani. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami sampaikan terima kasih.

DOWNLOAD SURAT S-587/WPB.29/KP.01.21/2017

Check Also

Pemberitahuan Akun Penerimaan PFK 2% Gaji PNS Pusat, 2% Gaji Polri dan PNS Polri, serta 2% Gaji TNI dan PNS Kemhan

S-1614/WPB.29/KP.01.21/2017   DOWNLOAD SURAT              

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *