Home / Layanan

Layanan

Kartu Identitas Petugas Satker (KIPS)

Kartu Identitas Petugas Satker (KIPS) adalah kartu yang menunjukkan identitas petugas satuan kerja (satker) yang ditunjuk oleh Kuasa Pengguna Anggaran untuk menyampaikan Surat Perintah Membayar (SPM) dan Mengambil Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). Prosedur pembuatan KIPS ini diatur dalam Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-57/PB/2010 tentang Tata Cata Penerbitan SPM dan SP2D ...

Read More »

Registrasi PIN PPSPM

Dasar Hukum penerapan PIN PPSPM adalah Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-19/PB/2012 tanggal 11 Mei 2012 tentang Petunjuk Teknis Penerapan Tanda Tangan Elektronik pada Arsip Data Komputer Surat Perintah Membayar. PPSPM melakukan registrasi dengan didampingi operator SPM dengan membawa laptop untuk diinstall Aplikasi Injeksi PIN Satker. Dalam pelaksanaan registrasi ini ...

Read More »

Reklasifikasi Setoran UP

Dasar Hukum: Perdirjen Nomor Per-61/PB/2009 tentang Penyelesaian Kelebihan Pengembalian Uang Persediaan. Penyelesaian Kelebihan Pengembalian UP meliputi: Pengembalian kelebihan setoran UP kepada Bendahara Pengeluaran Kelebihan UP yang diselesaikan dengan pengembalian meliputi setoran UP yang berasal dari: SP2D LS a.n. Bendahara Pengeluaran yg belum dibayarkan kepada yang berhak; UP/yang sejenis bersumber dari ...

Read More »

Sudah saatnya beralih ke Penyetoran Penerimaan dengan Billing system (MPN G2)

Modul penerimaan Negara Generasi Kedua (MPN G2) adalah sistem penerimaan negara yang menggunakan surat setoran elektronik. Surat setoran elektronik adalah surat setoran yang berdasarkan pada sistem billing. Penerimaan negara dapat meliputi penerimaan pajak, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) maupun penerimaan bea dan cukai, yang harus masuk ke kas negara melalui ...

Read More »

Koreksi Data Transaksi Pengeluaran

Prosedur mengenai Koreksi Data Transaksi Keuangan telah diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER-16/PB/2014 tentang Tata Cara Koreksi Data Transaksi Keuangan pada Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara. Satuan kerja yang hendak melakukan perubahan atau Koreksi/Ralat atas SPM yang telah diterbitkan SP2Dnya oleh KPPN wajib berpedoman pada peraturan tersebut. Koreksi ...

Read More »

Retur SP2D sesuai PER-30/PB/2014

Retur SP2D adalah penolakan/pengembalian atas pemindahbukuan dan/atau transfer pencairan APBN dari Bank/Kantor Pos Penerima kepada Bank/Kantor Pos Pengirim. Alasan terjadi retur SP2D antara lain: Kesalahan/perbedaan nama/nomor rekening pada SP2D dengan data perbankan; Kesalahan penulisan nama bank penerima; Rekening tidak aktif/tutup/pasif. Dasar hukum penyelesaian retur SP2D adalah Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ...

Read More »

LHP Bank/Pos Persepsi

Proses Penerimaan dan Penyelesaian LHP Bank/Pos Persepsi Bank/Pos Persepsi wajib menyampaikan ADK (softcopy) dan LHP (hardcopy) kepada KPPN melalui petugas FO Seksi Bank pada sore hari antara pukul: 16.00 – 17.00 WIB; Petugas FO Seksi Bank meneliti kelengkapan lampiran LHP yang meliputi: Rekapitulasi Nota Kredit Penerimaan; Daftar Nominatif Penerimaan (DNP); ...

Read More »

Koreksi Data Transaksi Penerimaan Negara

Prosedur mengenai Koreksi Data Transaksi Keuangan telah diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER-16/PB/2014 tentang Tata Cara Koreksi Data Transaksi Keuangan pada Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara. Satuan kerja yang hendak melakukan perubahan atau Koreksi/Ralat atas SPM yang telah diterbitkan SP2Dnya oleh KPPN wajib berpedoman pada peraturan tersebut. Koreksi ...

Read More »

Konfirmasi Setoran

Konfirmasi telah dibukukan atau legalisir surat setoran (SSP/SSBP/SSPB/SSPCP) yang dibayarkan melalui bank/pos persepsi mitra KPPN dapat dilakukan dengan: Melampirkan surat permintaan konfirmasi kepada KPPN dilampiri surat setoran yang akan dilegalisir dan Bukti Penerimaan Negara (BPN) yang menunjukkan kode NTPN. Datang langsung ke loket validasi setoran KPPN dengan membawa fotocopy surat ...

Read More »