Home / Layanan / Layanan Pencairan Dana

Layanan Pencairan Dana

Kartu Identitas Petugas Satker (KIPS)

Kartu Identitas Petugas Satker (KIPS) adalah kartu yang menunjukkan identitas petugas satuan kerja (satker) yang ditunjuk oleh Kuasa Pengguna Anggaran untuk menyampaikan Surat Perintah Membayar (SPM) dan Mengambil Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). Prosedur pembuatan KIPS ini diatur dalam Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-57/PB/2010 tentang Tata Cata Penerbitan SPM dan SP2D ...

Read More »

Registrasi PIN PPSPM

Dasar Hukum penerapan PIN PPSPM adalah Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-19/PB/2012 tanggal 11 Mei 2012 tentang Petunjuk Teknis Penerapan Tanda Tangan Elektronik pada Arsip Data Komputer Surat Perintah Membayar. PPSPM melakukan registrasi dengan didampingi operator SPM dengan membawa laptop untuk diinstall Aplikasi Injeksi PIN Satker. Dalam pelaksanaan registrasi ini ...

Read More »

Koreksi Data Transaksi Pengeluaran

Prosedur mengenai Koreksi Data Transaksi Keuangan telah diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER-16/PB/2014 tentang Tata Cara Koreksi Data Transaksi Keuangan pada Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara. Satuan kerja yang hendak melakukan perubahan atau Koreksi/Ralat atas SPM yang telah diterbitkan SP2Dnya oleh KPPN wajib berpedoman pada peraturan tersebut. Koreksi ...

Read More »

Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP)

Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) adalah surat keterangan tentang terhitung mulai bulan dihentikan pembayaran yang dibuat/ dikeluarkan oleh Pengguna anggaran/KPA berdasarkan surat keputusan yang diterbitkan oleh Kementerian Negara/Lembaga atau satker dan disahkan oleh KPPN setempat. 1. SKPP pegawai pindah disebabkan oleh mutasi pegawai. SKPP tersebut diterbitkan rangkap 4 (empat) dengan ...

Read More »

SPM UP/TUP

Batas Pemberian Uang Persediaan Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk pagu jenis belanja yang bisa dibayarkan melalui UP sampai dengan Rp.900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah); Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk pagu jenis belanja yang bisa dibayarkan melalui UP di atas Rp.900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.2.400.000.000,- (dua miliar ...

Read More »

SPM GUP

SPM GUP Isi Kelengkapan SPM SPM GUP rangkap 2 (dua); ADK SPM yang telah diinjeksi PIN oleh PPSPM. Uraian SPM GUP Isi Penggantian Uang Persediaan untuk Keperluan Belanja (Barang/Modal/Lain-lain) SPM GUP/TUP Nihil Kelengkapan SPM SPM GUP Nihil rangkap 2 (dua); ADK SPM yang telah diinjeksi PIN oleh PPSPM. Bukti setor ...

Read More »

SPM LS Belanja Pegawai

SPM LS Belanja Pegawai Gaji Kelengkapan SPM SPM-LS Belanja Pegawai Gaji dalam rangkap 2 (dua); Kode Jenis SPM: 01, 02, 03 ADK SPM yang telah diinjeksi PIN oleh PPSPM; ADK Perubahan; ADK Gaji; Daftar Perubahan Gaji; Surat Setoran Pajak (SSP) dan/atau bukti setor lainnya. Uraian SPM Pembayaran (Gaji Induk/Gaji bulan-13/Gaji ...

Read More »

SPM LS kepada Bendahara/Para Pegawai

SPM LS kepada Bendahara/Pegawai/Para Pegawai (Pembayaran Uang Lembur, Uang Makan, Perjalanan Dinas, Honorarium, dll) Kelengkapan SPM SPM-LS rangkap 2 (dua) ADK SPM yang telah diinjeksi PIN oleh PPSPM Surat Setoran Pajak (SSP) untuk potongan pajak Daftar nominatif untuk yang lebih dari 1 (satu) penerima, rangkap 2 (dua) Uraian SPM Pembayaran ...

Read More »

SPM LS kepada Pihak Ketiga

Kelengkapan SPM SPM-LS dalam rangkap 2 (dua) ADK SPM yang telah diinjeksi PIN oleh PPSPM ADK Kontrak (cetak Karwas Kontrak dan Realisasi Kontrak) Surat Setoran Pajak (SSP) Sesuai Pasal 36 PMK 190/PMK.05/2012, data perjanjian/kontrak disampaikan kepada KPPN paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah ditandatanganinya perjanjian/kontrak  untuk dicatatkan ke dalam Kartu Pengawasan Kontrak KPPN. Uraian SPM Pembayaran belanja ….. (barang/modal/bantuan sosial/lain-lain) sesuai Kontrak/SK ...

Read More »

Pengelolaan Hibah

Mekanisme pengelolaan hibah langsung diatur dalam Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-81/PB/2011 tentang Tata Cara Pengesahan Hibah Langsung Bentuk Uang dan Penyampaian Memo Pencatatan Hibah Langsung Bentuk Barang/Jasa/Surat Berharga dan SE-02/PB/2012 tentang Petunjuk Lebih Lanjut Pengelolaan Hibah Langsung Baik dalam Bentuk Uang Maupun B/J/S Tahun 2011. Pendapatan Hibah Langsung adalah penerimaan hibah ...

Read More »